Gaji Upah Minimum Sumatra Selatan

Gaji Upah Minimum Sumatra Selatan termasuk UMR/ UMK berkisar diantara Rp. 2.000.000 – Rp. 4.500.000, untuk lebih rincinya silahkan lihat pada artikel ini.


Pada artikel kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai Gaji UMR Provinsi Sumatra Selatan dan Gaji UMP Sumatra Selatan yang ada di Indonesia.

Gaji UMR, UMP, dan Gaji Pokok itu terdapat perbedaan, kami akan menjelaskan secara detail dalam artikel ini.

Provinsi Sumatra Selatan adalah salah satu provinsi yang terdapat di Kepulauan Sumatera, Indonesia.

Ibukota Provinsi Sumatra Selatan berpusat di pemerintahan Kota Palembang, memiliki luas wilayah 91.592,43 km2 dengan jumlah penduduk 8.467.432 pada tahun 2020.

Provinsi Sumatra Selatan terdapat 13 Kabupaten dan 4 Kota.

Setelah mengenal Provinsi Sumatra Selatan berikut adalah penjelasan mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi Sumatra Selatan dan Gaji UMP Sumatra Selatan.

Apa itu Gaji UMR

UMR berarti gaji regional minimum yang merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pemain industri untuk memberikan upah kepada pekerja, karyawan atau pekerja dalam lingkungan bisnis atau pekerjaan.

Apa itu Gaji UMK

Upah minimum adalah tarif gaji bulanan terkecil. Tertulis dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 1 Nomor 1.

Ini dapat terdiri dari upah tanpa kompensasi. Namun, jumlahnya juga bisa menjadi gaji pokok ditambah alokasi permanen.

UMK berarti upah kabupaten / kota minimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan, ini adalah tingkat gaji terkecil yang berlaku di kabupaten / kota tertentu.

Dari informasi ini, Anda mungkin menggambarkan perbedaan gaji dan misi kota dasar.

Gaji pokok adalah kewajiban masyarakat. Sementara itu, UMK adalah norma kewajiban.

Meskipun di bidang bupati / walikota, angka tersebut telah ditentukan oleh gubernur. Namun, manajer provinsi ini harus memikirkan rekomendasi bupati / walikota dan komisi gaji lokal.

Ini ditulis untuk Pasal 47 (3) PP 78/2015.

Nah, perhitungannya sendiri melibatkan kebutuhan hidup yang layak, pertumbuhan ekonomi, produktivitas. Ini ditulis untuk Pasal 47 (4) PP 78/2015.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Upah minimum adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah tentang gaji yang diterima oleh karyawan / karyawan entitas komersial yang terdiri dari gaji pokok bulanan, termasuk manfaat permanen (biasanya termasuk, tetapi tidak terbatas pada, uang. Makanan, transportasi, manfaat kesehatan, lainnya).

UMR adalah upah minimum regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Di masa lalu, banyak UMR adalah referensi dalam penentuan nominal gaji sehingga istilah ini dikenal luas di masyarakat.

Tetapi dengan peraturan baru tentang Kementerian Ketenagakerjaan, istilah ini tidak lagi digunakan dan digantikan oleh UMP dan UMK.

UMP adalah upah minimum provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan kawasan ini adalah semua wilayah di provinsi baik kota maupun kabupaten.

UMK adalah upah minimum minimum kota / kabupaten yang terdiri dari wilayah kota atau kabupaten tertentu. Tekadnya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota / kabupaten itu.

Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMR

Menurut Pasal 41, peraturan pemerintah sehubungan dengan gaji, gaji pokok adalah komponen UMR. Oleh karena itu, UMR adalah upah minimum yang dapat terdiri dari gaji pokok tanpa subsidi atau gaji pokok, termasuk penugasan permanen.

Dalam implementasinya, gaji pokok adalah kompensasi dasar dari pekerjaan yang nilai nilainya ditentukan sesuai dengan skala gaji yang diterapkan di perusahaan atau aktor bisnis.

Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Upah minimum telah ditentukan oleh Gubernur sebagai Kepala Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi pelat gaji provinsi.

Dasar untuk menentukan upah minimum (menurut Pasal 3 Permenaker) adalah persyaratan hidup yang layak (KHL) yang memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penentuan dan pengumuman UMP oleh gubernur umumnya dilakukan secara bersamaan pada 1 November setiap tahun.

Sementara MSE didirikan dan diumumkan setelah penentuan UMP, yaitu, selambat-lambatnya 21 November. Upah minimum berlaku sejak 1 Januari, tahun berikutnya.

Gaji Upah Minimum Sumatra Selatan atau UMP Sumatra Selatan 2022

Berikut adalah detail nominal gaji Upah Minimum Sumatra Selatan dan UMP Sumatra Selatan di tahun 2022:

Gubernur Sumatra Selatan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp 3.144.446. Tidak ada kenaikan dibanding UMP 2021. telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2022.

ProvinsiKeterangan
Provinsi Sumatra Selatan20212022Peraturan Gubernur
Rp 3.144.446Rp 3.144.446Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatra Selatan
  • Berlaku di Desember 2022
  • Upah minimum dengan efek dari 1 Januari 2022.
  • Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2022.
  • Jumlahnya dalam Rupiah indonesia (Rp).

Jam Kerja

Upah minimum di hitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini di dasarkan pada UU 13/2003 Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan sbb:

  • 7 jam per hari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu atau,
  • 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Cara Menghitung Upah Minimum

Formula Baru Dalam Menghitung Upah Minimum: Pemerintah Indonesia telah memberlakukan mekanisme baru untuk menentukan upah minimum, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Lewat PP Pengupahan, Pemerintah memperkenalkan formula baru yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan Upah Minimum setiap tahunnya, dimulai pada tahun 2016.Formula baru mengharuskan upah minimum disesuaikan setiap tahun berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Formula pengupahan yang baru ditetapkan pemerintah ialah UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).

Gaji UMP Tahun 2022

Sedangkan untuk provinsi lainnya mengenai upah minimum di seluruh Indonesia diantaranya:

  1. UMP Aceh
  2. UMP Sumatera Utara
  3. UMP Sumatera Barat
  4. UMP Sumatera Selatan
  5. UMP Bengkulu
  6. UMP Riau
  7. UMP Kepulauan Riau
  8. UMP Jambi
  9. UMP Kepulauan Bangka Belitung
  10. UMP Lampung
  11. UMP DKI Jakarta
  12. UMP Jawa Barat
  13. UMP Jawa Tengah
  14. UMP Jawa Timur
  15. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta
  16. UMP Banten
  17. UMP Bali
  18. UMP Kalimantan Selatan
  19. UMP Kalimantan Timur
  20. UMP Kalimantan Barat
  21. UMP Kalimantan Tengah
  22. UMP Kalimantan Utara
  23. UMP Sulawesi Selatan
  24. UMP Sulawesi Utara
  25. UMP Sulawesi Tengah
  26. UMP Sulawesi Tenggara
  27. UMP Sulawesi Barat
  28. UMP Gorontalo
  29. UMP Nusa Tenggara Barat
  30. UMP Nusa Tenggara Timur
  31. UMP Maluku Utara
  32. UMP Maluku
  33. UMP Papua
  34. UMP Papua Barat

Gaji Upah Minimum Tahun 2021

Sebagai perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2021:

ProvinsiUpah Minimum
AcehRp 3.165.031,00
Sumatera UtaraRp 2.499.423,06
Sumatera BaratRp 2.484.041,00
Sumatera SelatanRp 3.043.111,00
RiauRp 2.888.564,01
Kepulauan RiauRp 3.005.460,00
JambiRp 2.630.162,13
Bangka BelitungRp 3.230.023,66
BengkuluRp 2.215.000,00
LampungRp 2.432.001,57
DKI JakartaRp 4.416.186,548
Jawa BaratRp 1.810.351,36
Jawa TengahRp 1.798.979,00
Jawa TimurRp 1.868.777,08
D.I YogyakartaRp 1.765.000,00
BantenRp 2.460.996,54
BaliRp 2.494.000,00
Kalimantan SelatanRp 2.877.448,59
Kalimantan TimurRp 2.981.378,72
Kalimantan BaratRp 2.399.698,65
Kalimantan TengahRp 2.903.144,70
Kalimantan UtaraRp 3.000.804,00
Sulawesi SelatanRp 3.165.876,00
Sulawesi UtaraRp 3.310.723,00
Sulawesi TenggaraRp 2.552.014,52
Sulawesi TengahRp 2.303.711,00
Sulawesi BaratRp 2.678.863,10
GorontaloRp 2.788.826,00
Nusa Tenggara BaratRp 2.183.883,00
Nusa Tenggara TimurRp 1.950.000,00
MalukuRp 2.604.961,00
Maluku UtaraRp 2.721.530,00
PapuaRp 3.516.700,00
Papua BaratRp 3.134.600,00

Penutup

Besarnya tergantung daerah masing-masing yang menyesuaikan dengan kebutuhan dasar, inflasi, standar hidup dan variabel lainnya.

Skemanya, pengupahan yang dikenal adalah Upah Minimum Regional (UMR).

UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur, dan menjadi acuan pendapatan tenaga kerja di daerah terkait.

Istilah UMR kemudian mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).

UMP merupakan perubahan nama UMR Tingkat I yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK merupakan UMR Tingkat II alias standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/ kota.

Meski dalam praktiknya sudah tidak dimanfaatkan lagi, namun UMR masih sering digunakan dalam perilaku UMP dan UMK.

Itulah kiranya artikel kali ini mengenai Gaji Upah Minimum Sumatra Selatan dan UMP Sumatra Selatan tiap tahun biasanya gaji UMR dan UMK ini berubah dan pastinya diberitahukan kepada pekerja.